Jakarta, faktanalar— Lintas Kajian dan Pemerhati Pembangunan Indonesia (LKPPI) meminta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan terbuka terkait namanya yang disebut dalam isu dugaan jaringan judi online di Kamboja. Isu tersebut sebelumnya menjadi bagian dari laporan Majalah Tempo pada 6 April 2025.
Ketua Umum LKPPI, Herlina Butar Butar, menilai klarifikasi langsung dari pejabat publik diperlukan agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat tidak semakin meluas dan menimbulkan spekulasi.
Menurut Herlina, persoalan judi online merupakan masalah serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Sebagai pejabat publik, beliau perlu menjelaskan secara terbuka. Ketika isu sebesar ini muncul, diam justru memberi ruang bagi berbagai spekulasi,” kata Herlina.
LKPPI Soroti Pernyataan Elite Politik
Herlina juga menyoroti sejumlah tanggapan dari kalangan politik yang muncul setelah pemberitaan tersebut beredar. Menurutnya, pernyataan yang telah disampaikan perlu disertai penjelasan yang memadai agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh.
Pada 10 April 2025, Fraksi Partai Gerindra menyebut laporan Tempo sebagai fitnah. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada 9 April 2025 menyatakan tidak yakin Dasco terlibat dalam isu tersebut.
LKPPI berpandangan bahwa polemik yang berkembang perlu dijawab melalui keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski demikian, tudingan maupun spekulasi yang beredar tidak dapat diperlakukan sebagai bukti keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
LKPPI Tegaskan Fokus pada Dampak Judi Online
Dalam perkembangan pemberitaan terkait isu tersebut, nama Wanda Assyura juga sempat disebut. Berdasarkan keterangan yang dimuat dalam pemberitaan sebelumnya, pihak yang mewakili Wanda menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki keterlibatan dan mempertimbangkan langkah hukum terhadap media yang mencantumkan namanya tanpa verifikasi.
Herlina menegaskan bahwa perhatian LKPPI tidak diarahkan kepada individu tertentu di luar konteks persoalan yang mereka soroti.
“Kami tidak menempatkan persoalan ini pada nama tertentu. Perhatian kami adalah dampak judi online yang menghancurkan banyak keluarga, termasuk keluarga saya sendiri,” ujarnya.
Menurut LKPPI, pemberantasan judi online membutuhkan komitmen berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga negara, dan masyarakat. Penanganan perkara juga harus didasarkan pada bukti serta proses hukum yang berlaku.
Minta Polemik Dijawab secara Terbuka
LKPPI berharap Dasco dapat memberikan penjelasan langsung untuk membantu menjernihkan informasi yang berkembang di ruang publik.
Organisasi tersebut menilai keterbukaan pejabat publik penting ketika muncul isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, penyampaian informasi harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan verifikasi terhadap setiap klaim.
LKPPI menyatakan akan terus memantau perkembangan pemberantasan judi online serta mendorong upaya penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.
Hingga persoalan tersebut memperoleh penjelasan yang memadai, masyarakat diharapkan dapat menyikapi informasi yang beredar secara kritis dan tidak langsung menyimpulkan adanya keterlibatan seseorang tanpa bukti yang terverifikasi.
Tinggalkan Balasan