BATAM, faktanalar — Ketegasan negara dalam mengawasi pemanfaatan lahan di Batam kembali dipertanyakan. Aktivitas pematangan lahan atau cut and fill yang disebut berkaitan dengan PT Sri Indah Group di Kampung Pete, Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, menjadi sorotan setelah muncul dugaan kerusakan kawasan berhutan dan persoalan legalitas kegiatan tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar tentang aktivitas pemotongan bukit atau pemindahan tanah. Publik membutuhkan kejelasan mengenai status lahan, legalitas kegiatan, dampak terhadap lingkungan, serta tindakan nyata instansi berwenang apabila ditemukan pelanggaran.
Sorotan semakin serius menyusul informasi mengenai pernyataan BP Batam yang disebut tidak pernah mengeluarkan izin untuk aktivitas cut and fill di lokasi yang dipersoalkan.
Jika pernyataan tersebut sesuai dengan dokumen resmi BP Batam dan merujuk pada kegiatan serta lokasi yang sama, pertanyaan mendasarnya menjadi sederhana: atas dasar apa aktivitas tersebut dilaksanakan, dan bagaimana pengawasan terhadap kegiatan itu selama berlangsung?
Pernyataan BP Batam Harus Diikuti Tindakan Nyata
Aktivitas pematangan lahan di kawasan Teluk Mata Ikan, Simpang Petai, Nongsa, sebelumnya juga menjadi sorotan. Di lokasi tersebut dilaporkan terdapat mobilisasi truk pengangkut tanah serta plang bertuliskan bahwa lahan tersebut merupakan milik BP Batam.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status pemanfaatan lahan, kelengkapan perizinan, dan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung.
Kepemilikan atau pengelolaan lahan oleh BP Batam tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan perizinan. Status penguasaan lahan, persetujuan pemanfaatan, persetujuan lingkungan, dan perizinan teknis merupakan aspek berbeda yang perlu diperiksa berdasarkan jenis kegiatan serta ketentuan yang berlaku.
Karena itu, BP Batam perlu memberikan penjelasan terperinci mengenai status lahan, dokumen yang pernah diterbitkan, dan langkah pengawasan yang telah dilakukan.
Apabila memang tidak ada izin untuk kegiatan yang dimaksud, publik berhak mengetahui apakah penghentian aktivitas, pemeriksaan administrasi, atau langkah penegakan hukum telah ditempuh sesuai kewenangan.
Dugaan Kerusakan Kawasan Berhutan Tak Boleh Dianggap Remeh
Aktivitas proyek tersebut juga dikaitkan dengan dugaan pembabatan hutan lindung dan kerusakan kawasan pesisir Kampung Pete.
Tuduhan ini serius dan memerlukan verifikasi langsung. Penentuan apakah lokasi benar-benar berada di dalam kawasan hutan lindung harus mengacu pada peta penetapan kawasan hutan dan data resmi instansi kehutanan. Sementara itu, tingkat kerusakan lingkungan serta pihak yang bertanggung jawab harus ditentukan melalui pemeriksaan lapangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan penjelasan administratif. Aparat dan instansi teknis perlu menilai dampak kegiatan, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta menentukan tindakan pemulihan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Kawasan pesisir dan tutupan vegetasi memiliki fungsi ekologis yang penting. Kerusakan yang tidak dikendalikan dapat meningkatkan risiko erosi, sedimentasi, dan gangguan terhadap lingkungan di sekitarnya.
Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau, serta instansi kehutanan yang berwenang perlu memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Siapa yang Bertanggung Jawab atas Aktivitas di Lapangan?
Dalam informasi yang beredar, muncul penyebutan nama Ju Seng yang dikaitkan dengan dugaan pengendalian proyek tersebut.
Namun, identitas, kedudukan, serta hubungan orang yang disebut dengan kegiatan PT Sri Indah Group belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi tersebut. Karena itu, penyebutan nama tersebut tidak boleh dianggap sebagai bukti keterlibatan dalam pelanggaran.
Jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab berdasarkan dokumen perusahaan, perizinan, hubungan kerja, keterangan saksi, dan bukti lain yang sah.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan apabila bukti menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki tanggung jawab. Sebaliknya, siapa pun yang disebut dalam pemberitaan juga berhak memperoleh proses pemeriksaan yang objektif dan kesempatan memberikan klarifikasi.
Aparat Diminta Tidak Berhenti pada Pemeriksaan Formalitas
Persoalan di Teluk Mata Ikan membutuhkan koordinasi lintas instansi.
BP Batam perlu menjelaskan status lahan dan perizinan dalam lingkup kewenangannya. Dinas lingkungan hidup perlu memeriksa aspek lingkungan, sedangkan instansi kehutanan harus memastikan status kawasan yang dipersoalkan.
Aparat penegak hukum juga perlu menindaklanjuti laporan atau bukti awal apabila terdapat dugaan tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus dilakukan melalui proses pemeriksaan yang sah.
Publik juga perlu mengetahui apakah pernah ada inspeksi, teguran, penghentian kegiatan, atau tindakan lain di lokasi tersebut. Jika tidak ada tindakan, instansi terkait perlu menjelaskan alasannya. Jika penanganan sudah dilakukan, hasilnya patut disampaikan secara transparan sepanjang tidak mengganggu proses hukum.
Negara Kalah dengan PT Sri Indah?
Pertanyaan ini menjadi tajam karena publik membutuhkan kepastian mengenai efektivitas pengawasan negara.
Jika benar suatu kegiatan berlangsung tanpa izin yang dipersyaratkan, sementara tidak ada tindakan yang jelas, wajar apabila masyarakat mempertanyakan ketegasan pemerintah dan aparat.
Namun, kesimpulan bahwa negara kalah atau suatu perusahaan kebal hukum baru dapat dinilai setelah fakta mengenai kegiatan, perizinan, pengawasan, dan tindak lanjut penanganannya dibuka secara terang.
Jangan sampai persoalan legalitas lahan dan dugaan kerusakan lingkungan berlarut-larut tanpa kepastian. Di sisi lain, penindakan juga harus berdasarkan bukti, bukan semata-mata tekanan opini publik.
PT Sri Indah Group dan Instansi Terkait Perlu Memberikan Klarifikasi
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, PT Sri Indah Group perlu dimintai penjelasan mengenai legalitas kegiatan cut and fill, status penguasaan lahan, persetujuan lingkungan, serta dugaan kerusakan kawasan berhutan yang dipersoalkan.
BP Batam juga perlu mengonfirmasi secara langsung pernyataan mengenai tidak adanya izin. Klarifikasi ini penting untuk memastikan apakah pernyataan tersebut mencakup seluruh perizinan atau hanya dokumen tertentu yang berada dalam kewenangan BP Batam.
Informasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan seluruh dugaan tersebut sebagai fakta hukum. Konfirmasi langsung dari perusahaan dan instansi terkait tetap diperlukan sebelum menyimpulkan adanya pelanggaran.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas. Negara pun berkewajiban memastikan bahwa pemanfaatan lahan berlangsung sesuai ketentuan dan bahwa dugaan kerusakan lingkungan diperiksa secara serius.
Jangan Biarkan Pertanyaan Publik Menggantung
Persoalan di Teluk Mata Ikan seharusnya menjadi momentum untuk menguji keterbukaan dan ketegasan pengawasan lahan di Batam.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu dijelaskan agar tidak berkembang tuduhan tanpa dasar. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan siapa pihak yang terlibat.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas sebuah proyek, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara mengawasi pemanfaatan lahan, melindungi lingkungan, dan menegakkan hukum secara adil.
Negara tidak boleh kalah oleh pelanggaran. Namun, setiap tindakan penegakan hukum juga harus berdiri di atas bukti dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Sri Indah Group, BP Batam, serta seluruh instansi yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Tinggalkan Balasan